Hijau Kita
Majalah Cilegon – Hingga saat ini, belum ada satu pun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cilegon, Banten, yang memiliki sertifikasi higienis maupun halal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Percepatan Penyelenggaraan MBG Kota Cilegon, Heni Anita Susila, pada Selasa, 7 Oktober 2025, di lingkungan kantor Pemerintah Kota Cilegon.
“Belum (tersertifikasi). Semuanya belum, dari total 11 dapur. Karena ini program yang berjalan dulu, untuk kebutuhan percepatan,” ujar Heni Anita.
Program SPPG di Cilegon merupakan bagian dari inisiatif pemerintah kota untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama bagi anak-anak sekolah, balita, dan keluarga kurang mampu. Program ini menitikberatkan pada distribusi makanan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi, namun kendala administratif masih menjadi tantangan utama dalam penerapan sertifikasi resmi.
Pelatihan dan Monitoring Dapur SPPG
Saat ini, Pemerintah Kota Cilegon bersama tim satgas baru fokus pada pelatihan dan monitoring dapur SPPG yang sudah beroperasi. Tujuannya adalah untuk memastikan produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan kehalalan, meskipun belum memiliki sertifikat resmi.
Program pelatihan mencakup:
-
Kebersihan dan sanitasi dapur.
-
Teknik pengolahan makanan bergizi sesuai standar kesehatan.
-
Pengelolaan limbah dapur agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
-
Kesadaran akan standar halal, sehingga proses pengolahan makanan dapat memenuhi prinsip-prinsip halal meski belum tersertifikasi.
“Kita mengandalkan monitoring. Sekarang Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan mengandalkan monitoring dan pelatihan pekerja dapur, supaya makanan itu sehat. Insyaallah itu akan mengantisipasi kasus yang akan terjadi,” jelas Heni Anita.
Tantangan Perizinan dan Sertifikasi
Para pengelola dapur SPPG di Cilegon harus melalui berbagai proses perizinan yang melibatkan beberapa instansi pemerintah, antara lain:
-
Sertifikat halal melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
-
Pengelolaan limbah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
-
Perizinan operasional dapur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.
Proses perizinan yang kompleks dan banyaknya instansi yang terlibat menjadi salah satu kendala sehingga dapur SPPG di Cilegon belum memiliki sertifikasi resmi. Pemerintah berharap ke depannya prosedur sertifikasi dapat dipercepat melalui koordinasi lintas instansi.
Kebutuhan Dapur SPPG di Cilegon
Saat ini, Kota Cilegon baru memiliki 11 dapur SPPG yang sedang beroperasi secara trial. Namun, kebutuhan ideal dapur SPPG di kota ini diperkirakan mencapai 40 titik agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya di kecamatan dengan tingkat sosial-ekonomi rendah.
Pemerintah kota berencana memperluas jumlah dapur SPPG, meningkatkan kapasitas produksi, dan memastikan standar kesehatan serta halal dapat diterapkan secara menyeluruh. Upaya ini juga bertujuan untuk mendukung program ketahanan pangan, mengurangi kasus stunting, dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Cilegon.
Implikasi dan Harapan
Meski belum memiliki sertifikasi resmi, program SPPG di Cilegon tetap berjalan dengan pengawasan ketat dari berbagai dinas terkait. Pemerintah berharap melalui pelatihan, monitoring, dan edukasi pengelola dapur, kualitas makanan dapat tetap terjaga.
Peningkatan kualitas SPPG diharapkan juga mendorong partisipasi masyarakat dan swasta untuk ikut mendukung program ketahanan pangan di Cilegon, sekaligus mempercepat tercapainya target kesehatan dan gizi masyarakat di kota tersebut.